LANGITJAMBI, JAMBI — Ratusan Anggota GRIB Jaya DPD Provinsi Jambi menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Jambi,Kamis (13/8/2026). Aksi tersebut menjadi momentum bagi massa untuk menyampaikan kritik keras terhadap arah pemerintahan Provinsi Jambi di bawah kepemimpinan Gubernur Jambi, Al Haris.
Di tengah momentum menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, massa aksi justru mempertanyakan makna kemerdekaan bagi masyarakat Jambi. Mereka menilai kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai seremoni tahunan apabila masyarakat masih berhadapan dengan persoalan ketimpangan, kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, serta dugaan kuatnya pengaruh kepentingan korporasi dan kelompok oligarki dalam pengelolaan pemerintahan.
Koordinator Lapangan, Adiansyah, dalam orasinya melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
“Rakyat Jambi belum merdeka dari kapitalisme, oligarki dan korporasi yang semakin merajalela. Gubernur Jambi diam dan bungkam. Kenapa Gubernur Jambi, Polda dan Kejaksaan diam? Kalau ada dugaan pelanggaran, jangan biarkan menjadi ruang gelap. Tangkap dan periksa siapa pun yang memang terbukti terlibat,” ujar Adiansyah.
Menurut massa, sejumlah persoalan yang terjadi di Jambi tidak boleh terus dianggap sebagai persoalan biasa. Mereka menilai pemerintah harus berani membuka ruang pemeriksaan, transparansi, serta pertanggungjawaban publik terhadap berbagai kebijakan dan proyek pembangunan yang menggunakan uang negara.
GRIB Jambi juga menyoroti kebijakan pembangunan selama hampir enam tahun pemerintahan Al Haris. Massa menilai pembangunan tidak boleh hanya diukur dari banyaknya proyek fisik yang berdiri, tetapi harus dilihat dari manfaatnya bagi masyarakat, kualitas pekerjaannya, transparansi anggarannya, serta pertanggungjawaban apabila terjadi persoalan dalam pelaksanaan proyek.
“Jangan jadikan pembangunan sebagai etalase kekuasaan. Uang rakyat harus kembali kepada rakyat. Kalau proyek bermasalah, bongkar. Kalau ada indikasi penyimpangan, periksa. Jangan rakyat hanya disuguhi bangunan sementara pertanyaan tentang anggaran dan kualitas pembangunan tidak pernah mendapatkan jawaban yang terang,” tegasnya.
Massa aksi juga menuding politik kekuasaan tidak boleh berubah menjadi instrumen untuk mengamankan kepentingan kelompok tertentu. Mereka mendesak agar pemerintah daerah tidak memberikan ruang bagi kepentingan korporasi maupun kelompok berpengaruh untuk mengalahkan kepentingan masyarakat.
GRIB Jambi Siapkan Aksi Jilid II.
Aksi tersebut,kata massa bukan akhir dari Gerakan GRIB Jaya Provinsi Jambi, GRIB Jaya menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Kami akan kembali turun Aksi dalam Jilid kedua dengan massa berkali-kali lipat,ini ini aspirasi masyarakat Jambi,kalau suara rakyat terus diabaikan,kami akan kembali datang dengan kekuatan yang lebih besar,Kami akan mendesak pemerintah membuka semua persoalan yang selama ini menjadi pertanyaan masyarakat”Ujar Koordinator Lapangan.
GRIB Jaya Jambi menegaskan aksi berikut nya menjadi momentum untuk memperluas konsolidasi masyarakat dan kelompok-kelompok yang memiliki keresahan serupa terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi.
Pesan utama yang dibawa masa sederhana tetapi keras, kemerdekaan tidak boleh hanya menjadi slogan setiap bulan Agustus, Pemerintah harus berpihak kepada rakyat, anggaran harus transparan, Pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan dan hukum harus berlaku tanpa pandang bulu.
Di depan Kantor Gubernur jambi,kritik itu akhirnya kembali dilemparkan kepada pemerintah;Jika pemerintah merasa benar,Buka Data,Buka Kebijakan, dan buktikan kepada rakyat.