ADA APA DENGAN KASAT POL PP BUNGO..???
PERDA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM MASIH BERLAKU..????
LANGITJAMBI.COM, BUNGO_ Ada apa dengan Kepala Satuan (Kasat) Pol PP Kabupaten Bungo.?? Begitulah pertanyaan puplik terkait dibukanya SEGEL Tempat hiburan malam Bintang Karaoke (sebelumnya Duta Karaoke).
Diketahui sebelumnya Kasat Pol PP Kabupaten Bungo bersama Tim gabungan terdiri dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwara (Disporapar) menyegel tempat Hiburan Malam Bintang Karaoke pada 8 april 2026.
Namun berselang sekitar tiga minggu tempat yang telah disegel tersebut dibuka kembali. Kadis DPMPTSP dan juga Kadis Porapar menyebutkan kalau pihaknya belum ada mengeluarkan rekomendasi dan izin baru.
“Kami belum ada mengeluarkan izin baru. Kalau masalah segel itu diluar tanah kami”. Ucap Giyatno Kadis DPMPTSP
” Kami belum ada ada ngeluarkan rekomendasi, selesaikan permasalahan yang lama terlebih dahulu. Kalau masalah segel itu tanah Pol PP”. Ujar Kadis Porapar
Kasat Pol PP Kabupaten Bungo, Daruqutni, S. IP hanya memberi pernyataan berubah ubah dan terkesan menghindar. Saat ditanya bukanlah membuka segel tersebut harus menyelesaikan sanksi sesuai Perda Nomor. 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum…??
Kasat Pol PP langsung memblokir nomor wartawan yang bertanya.
Berikut Pernyataan dan jawaban dari Darqutni, S.IP Kasat Pol PP Kabupaten Bungo:
Tanggal 08 april 2026
“Izinnya sudah habis sejak 26 maret 2026 ternyata mereka masih beroperasi, jadi malam ini kami menyegel tempat hiburan ini”.
Tanggal 06 Mei 2026 :
“Kami akan telusuri kok bisa terbit izin lagi”
Tanggal 06 Mei 2026 (selang sekitar 5 menit) :
“Karno segel itu sifat nya sementara menjelang izin baru keluar”.
(Segel yang dipasang itu permanen pak)
Selang 5 menit selanjutnya:
“Betul, untuk jenis usaha yg sdh dicabut itu selang waktu berjalan mereka ruponyo mengurus izin usha baru dan sudah terbit pulo perbulan April maren”.
Saat ditanya Untuk membuka segel bukankah harus nyelesaikan permasalahan sebelumnya. ??
“Kami sudah telusuri msh ado ijin tu ndo”
Kalau masih kenapa disegel.??
Bukannya kemaren pada tanggal 8 april bilang kalau izin dicabut sehingga dilakukan penyegelan.??
“Konfirmasi ke Dis Parpora be bsok ndo”.
Yang berhak buka segel itukan Pol PP..??
Perda Nomor. 6 Tahun 2019 Tentang ketertiban umum apakah tidak berlaku..???
Selanjutnya nomor telepon Kasat Pol PP tidak aktif lagi hingga berita ini diterbitkan. didatangi ke kantornya Kasat Pol PP tidak berada di tempat.
“Kepada Bapak Bupati Bungo Tolong Priksa dan Tindak Kasat Pol PP, Pol PP itu Sebagai Penegak Perda bukan mempermainkan Perda. Apalagi menjadikan Perda sebagai senjata untuk cari keuntungan Pribadi”. Ujar salah satu warga
