LANGITJAMBI, JAMBI_ Sengketa dokumen terkait pembangunan Islamic Center yang menyangkut hak publik dan batas kewenangan birokrasi kini menjadi sorotan luas.
Polemik tersebut masih menunggu putusan resmi, namun telah memicu perdebatan serius di ruang publik.
Menanggapi hal tersebut, Sunarno, Ia mempertanyakan arah kebijakan negara dalam menyikapi konflik antara pemerintah dan masyarakat.
Haruskah negara kalah oleh rakyat? Tidakkah ini berbahaya? Mengapa banyak pejabat yang terlihat tidak cerdas dan terkesan semena-mena dalam mengambil keputusan,” ungkap Sunarno.
Ia menilai ketidakcerdasan tersebut tercermin dari ketidakmampuan pejabat dalam menentukan lokasi pembangunan yang tidak menimbulkan persoalan pembangunan kedepannya.
Tidak cerdas karena tidak bisa menentukan tempat yang seharusnya tidak bermasalah dengan rakyat. Tanah kita ini luas sekali. Kalau hanya berpikir proyek tanpa melihat aspek-aspek sosial masyarakat tempatan, itu namanya kurang cerdas,” tegasnya.
Menurutnya, pejabat publik seharusnya mampu menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil, bukan justru memicu konflik baru kedepannya.
Lebih lanjut, Sunarno, Media harus menjadi pengawal seluruh kebijakan publik supaya rakyat tahu betul apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Jangan hanya jor-joran saat kampanye dengan slogan ‘super tangguh’, sementara kesenjangan sosial terjadi di mana-mana,” tutup pria kelahiran Teluk Kuantan tersebut.
Penulis: Gusti Dian Saputra
